Home News PPKM Diperpanjang Sampai Tanggal Berapa? Inilah Jawaban Resmi Pihak Pemerintah

PPKM Diperpanjang Sampai Tanggal Berapa? Inilah Jawaban Resmi Pihak Pemerintah

kompas.com

Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat atau PPKM perpanjang sampai tanggal berapa? Itulah pertanyaan publik Tanah Air yang ramai perbincangan media sosial (medsos) saat ini.

Lalu apa jawaban resmi dari pemerintah? PPKM terus perbarui pemerintah. Belakangan, muncul wacana untuk memperpanjang pembatasan aktivitas tersebut sampai Bulan Agustus.

“Saat ini kami sedang melakukan evaluasi terhadap, apakah PPKM dengan jangka waktu ini perlu perpanjang lebih lanjut.

Kami segera laporkan kepada Bapak Presiden dan saya kira dalam 2-3 hari ke depan kita juga akan umumkan secara resmi (PPKM mulai perpanjang sampai tanggal berapa?),” ungkap Luhut pada Minggu (18/7/2021).

Luhut menjelaskan, untuk menjawab pertanyaan publik soal PPKM sampai tanggal berapa, ada dua indikator yang menjadi penilaian pemerintah dalam memutuskan kebijakan PPKM Darurat.

Pertama, angka penambahan kasus Covid-19 dan yang kedua adalah tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit atau bed occupancy ratio (BOR). “Beberapa relaksasasi bisa terlaksana jika indikator penambahan kasus konfirmasi dan bed occupancy ratio-nya semakin baik,

Bahkan penurunan mobilitas tidak serta-merta tercerminkan dalam penurunan kasus konfirmasi Covid-19 harian, karena ada masa inkubasi penularan virus sekitar 14-21 hari.

Terlebih lagi varian Delta memiliki tingkat penularan 7 kali lebih berbahaya atau tinggi dari varian sebelumnya.

Hasil penelitian dari berbagai institusi butuh waktu kurang lebih 14-21 hari untuk kemudian penambahan kasus ini mulai rata dan menurun. Hal itu sangat mungkin terjadi jika kita semua konsisten terhadap pelaksanaan PPKM ini,” ungkap Luhut.

Sementara solusi yang bersifat permanen dari penanganan pandemi adalah menerapkan protokol kesehatan dan mempercepat program vaksinasi untuk menciptakan kekebalan kelompok (herd immunity).

“Oleh karena itu saya mohon dengan kerja sama dari semua komponen masyarakat untuk menaati protokol kesehatan selama periode PPKM ini,” ungkap Luhut.

Luhut juga meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia terkait PPKM Darurat Jawa-Bali, jika dalam pelaksanaannya masih belum optimal.

“Sebagai koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali dari lubuk hati paling dalam, saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, jika dalam penanganan PPKM Darurat Jawa-Bali ini masih belum membaik,” pungkas Luhut.

Pernyataan Presiden Jokowi

Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan, menjawab pertanyaan PPKM terkait perpanjang sampai tanggal berapa merupakan hal yang sensitif, sehingga harus ambil keputusan dengan hati-hati.

“Inilah pertanyaan dari masyarakat, satu yang penting yang perlu kita jawab, PPKM darurat ini akan perpanjang atau tidak? Kalau mau perpanjang, sampai kapan?,” ujar Jokowi dalam keterangannya melalui YouTube Sekretariat Presiden. “Ini betul-betul hal yang sangat sensitif. Harus ada keputusan dengan sebuah pemikiran yang jernih. Jangan sampai keliru (memutuskan),” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, Presiden Joko Widodo telah memutuskan memperpanjang PPKM darurat hingga akhir Juli 2021.

Presiden Jokowi, kata Muhadjir, juga menyampaikan bahwa keputusan memperpanjang PPKM darurat ini memiliki banyak risiko. Adapun, risiko itu termasuk bagaimana menyeimbangkan antara mendisiplinkan warga mematuhi protokol kesehatan sesuai standar PPKM dengan penyaluran bantuan sosial.

Bantuan sosial, tidak mungkin mendapat tanggungan dari pemerintah sendiri, ” tutur Muhadjir. Akan tetapi, bantuan itu gotong-royong bersama masyarakat dan sejumlah instansi lainnya.

“Bansos ini tidak mungkin memperoleh tanggungan dari pemerintah sendiri sehingga gotong royong masyarakat,

Termasuk civitas academica UGM ini di bawah pimpinan Pak Rektor membantu mereka yang kurang beruntung akibat kebijakan PPKM ini,” kata Muhadjir.

Tentang PPKM Darurat

Sebagai informasi, PPKM darurat akan berlaku untuk membendung laju kenaikan angka positif virus corona atau Covid-19.

PPKM mulai berlaku pada wilayah Jawa dan Bali. Kemudian PPKM Darurat akan perluas ke 15 daerah luar Jawa-Bali, meliputi kabupaten kota pada beberapa Provinsi.

Terdiri dari Kota Singkawang dan Pontianak (Kalimantan Barat), Kota Padang Panjang dan Bukittinggi (Sumatera Barat) hingga Batam (Kepulauan Riau) Kota dan Tanjung Pinang.

Lalu, Kota Bontang, Balikpapan, Kabupaten Berau (Kalimantan Timur), Kota Padang (Sumatera Barat), Mataram (NTB), dan Kota Medan (Sumatera Utara).

Presiden Republik Indonesia menuturkan, PPKM Darurat akan membatasi kegiatan lapisan masyarakat secara lebih ketat dari aturan-aturan sebelumnya. Sebagai koordinator pelaksana kebijakan ini, Jokowi telah menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves).

Exit mobile version