Gubernur Herman Deru Bagikan 139 Ribu Sertifikat Tanah untuk Warga Sumsel

dipalembang.com – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru telah menyerahkan 139 ribu persil sertifikat hak milik bidang tanah yang masuk dalam Program Nasional Agraria (Prona) Tahun 2020 yang sudah tersebar di 17 Kabupaten/kota di Provinsi Sumsel.

Ternyata penyerahan sertifikasi tanah tersebut di lakukan oleh Bapak Herman Deru secara simbolis di sela-sela penyerahan untuk Rakyat oleh Presiden Jokowi secara virtual , berlokasi di Auditorium Graha Bina Praja Pemprov. Sumsel, Senin (09/11).

Pada kesempatan itu Gubernur Sumsel mengatakan, strategi percepatan sertifikasi tanah memang harus diperlukan. Sebab kebijakan tersebut akan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat atas kepemilikan bidang tanah. Selain itu lanjut dia, strategi percepatan sertifikasi tanah akan memberikan kepercayaan diri bagi masing-masing masyarakat.

Tidak hanya itu, sertifikat yang diberikan diharapkan akan mampu menunjang peningkatan perekonomian masyarakat.Kepemililkan sertifikat atas dapat meningkatkan produktivitas ekonomi keluarga karena sertifikat itu dapat di gunakan berbagai keperluan darurat maupun sebagai jaminan pinjamanan modal usaha di bank,” ungkapnya.

Selain itu dia meminta kepada pihakTata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan agraria untuk terus melakukan pengawasan agar program prona tersebut tetap berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

“Program Prona ini ditunjukkan bagi masyarakat yang memang berhak menerimanya. Saya ingin pihak-pihak yang berkuasa untuk tetap selektif agar program ini tetap sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang hanya mengambil keuntungan,” tegasnya.

Sementara itu Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN, Drs Pelopor mengatakan, pihaknya terus melakukan percepatan penerbitan sertifikat hak atas tanah milik masyarakat di Sumsel dalam program Prona. Di mana dalam pelaksanaannya ATR/BPN menggunakan metode sistematik lengkap melalui proses verifikasi. Jika tanah tersebut tidak terdapat masalah maka pihak ATR/BPN akan segera menerbitkan sertifikat tanah atas nama pemiliknya yang sah.

“Namun jika ditemukan persoalan, kita akan mencari solusi terbaik untuk menyelesaikannya. Ketika selesai maka sertifikatnya akan segera kita terbitkan,” jelasnya.

Dalam proses penerbitan sertifikat lanjut Pelopor kerap kali ada Kendala atas sebidang tanah. Diantaranya masih saja ditemukan permasalahan internal dalam keluarga, masalah batas tanah, hingga tumpang tindih kepemilikan yang menyebabkan klaim atas hak milik tanah dari berbagai pihak.

Sebelumnya Presiden RI Joko Widodo dalam sambutannya secara virtual mengatakan, saat ini pemerintah akan membagikan 1 juta sertifikat tanah kepada masyarakat di 31 provinsi dan 201 kabupaten dan kota di Indonesia.

Pastinya setiap tahun, lanjut Presiden target penyelesaian sertifikat selalu ditingkatkan. Pada tahun 2016, pemerintah menyelesaikan sebanyak 1,1 bidang, tahun 2017 sebanyak 5,4 juta bidang, tahun 2018 sebanyak 9,3 juta bidang, 2019 sebanyak 11,2 juta bidang dan tahun 2020 ini ditargetkan sekitar 7 juta bidang

“pada Tahun 2020 ini harus kita targetkan 10 juta bidang namun karena pandemi ini kita turunkan menjadi 7 juta bidang. Targetnya di tahun 2025, seluruh bidang tanah sudah disertifikat. Termasuk sertifikat tanah untuk tempat ibadah,” ungkapnya.

Advertisement

Apa Ini?